Progres Pembangunan Sekolah Rakyat di Cikarang, Kabupaten Bekasi Capai 65,2 Persen

Cikaranghitz.com, Bekasi – Progres pembangunan Sekolah Rakyat di Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, telah mencapai 65,2 persen dan ditargetkan selesai pada Juni 2026 mendatang. Sekolah tersebut direncanakan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru, Juli 2026. 

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menyiapkan lahan seluas 5,4 hektare untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat yang dikerjakan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum.

“Dari pemerintah daerah kita menyiapkan lahan sekitar 5 hektare lebih. Pembangunannya dilakukan oleh PU, sedangkan daerah menyiapkan tanah dan dukungan infrastrukturnya,” ujarnya, dilansir dari Tribunbekasi.com, Kamis (28/5).

Ia juga menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat ini tidak hanya ditujukan untuk siswa baru, melainkan juga menjadi wadah bagi anak-anak yang sebelumnya putus sekolah untuk kembali melanjutkan pendidikan formal.

“Ada anak-anak yang usianya sudah 13 tahun tapi baru masuk SD karena sempat putus sekolah. Anak-anak seperti ini akan kita dorong untuk kembali bersekolah,” jelasnya, dilansir dari beritacikarang.com, Kamis (28/5). 

Asep kembali menegaskan, sasaran utama program tersebut ialah anak-anak dari keluarga yang termasuk kategori desil 1 dan desil 2, yaitu kelompok masyarakat miskin dan miskin ekstrem berdasarkan data pemerintah pusat.

“Prioritas kami adalah anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk mereka yang putus sekolah. Semua data diverifikasi berdasarkan kategori desil 1 dan desil 2,” tambahnya. 

Pada tahap awal, Kabupaten Bekasi mendapatkan kuota sebesar 270 siswa yang terbagi dalam sembilan rombongan belajar (rombel). Masing-masing tiga rombel diperuntukkan bagi tingkat SD, SMP, dan SMA.

Hingga saat ini, tercatat ada 10 calon siswa SD, 31 siswa SMP, dan 80 siswa SMA yang telah mendaftar.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, Alamsyah, menjelaskan bahwa pendataan calon siswa dilakukan menggunakan data dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang diverifikasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Menurutnya, data tersebut menunjukkan besarnya potensi penerima program Sekolah Rakyat di Kabupaten Bekasi.

“Dari data yang kami miliki, terdapat 38.180 keluarga di Kabupaten Bekasi yang masuk kategori desil 1 dan 47.058 keluarga dalam kategori desil 2, yang berpotensi masuk dalam program ini,” ungkap Alamsyah.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh biaya pendidikan di Sekolah Rakyat akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah, mulai dari awal masuk hingga lulus. Selain itu, fasilitas penunjang seperti asrama juga telah disiapkan. 

Alamsyah mengaku, masih terdapat sebagian orang tua yang belum bersedia melepas anaknya mengikuti program tersebut. Namun, pemerintah akan terus melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami manfaat Sekolah Rakyat sebagai upaya pembentukan karakter dan peningkatan akses pendidikan bagi keluarga miskin.