Dinilai Provokatif, Nobar Film Pesta Babi di Ternate Dibubarkan Aparat
- account_circle Bunga Lestari
- calendar_month Minggu, 24 Mei 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Cikaranghitz.com, Ternate – Kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi di Pendopo Benteng Oranje, Kota Ternate, Maluku Utara, dibubarkan aparat TNI pada Jumat (8/5) malam. Pembubaran tersebut dilakukan di tengah penolakan dari sejumlah pihak di masyarakat terhadap pemutaran film yang dinilai bersifat provokatif.
Film Pesta Babi merupakan dokumenter yang mengangkat kehidupan masyarakat adat di Papua Selatan, termasuk dampak pembangunan terhadap lingkungan dan ruang hidup mereka. Film ini dinilai sensitif oleh sejumlah pihak karena mengangkat isu konflik lahan dan kebijakan pembangunan, sehingga memicu pro dan kontra di masyarakat.
Kegiatan nobar tersebut diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ternate bersama Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ). Acara yang juga diisi dengan diskusi itu awalnya berlangsung normal, sebelum akhirnya aparat TNI datang ke lokasi dan meminta pemutaran film dihentikan.
Komandan Kodim 1501/Ternate, Letkol Inf Jani Setiadi mengatakan, pihaknya mengambil langkah tersebut untuk menjaga situasi tetap kondusif di tengah respons masyarakat terhadap film tersebut.
“Berdiskusi tentang pelestarian lingkungan hidup itu hal yang positif, silakan dilanjutkan. Kemudian untuk kegiatan nobar saya minta tolong dihentikan agar tidak dijadikan bahan untuk dipolitisir kemudian hari,” kata Dandim 1501/Ternate, Letkol Inf Jani Setiadi, Minggu (24/5).
Ia juga mengajak pihak penyelenggara untuk bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif di wilayah Maluku Utara, khususnya di Kota Ternate.
Di sisi lain, Ketua AJI Ternate, Yunita Kaunar, mengecam tindakan pembubaran tersebut. Ia menilai langkah aparat tidak sejalan dengan prinsip kebebasan berekspresi.
“Ini bukan sekadar pembubaran nobar film, tapi bentuk nyata intimidasi terhadap ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi warga. Aparat tidak seharusnya menjadi pihak yang menentukan karya apa yang boleh atau tidak boleh ditonton,” tegasnya.
- Penulis: Bunga Lestari
